Pemkab Malang Migrasi ke BlankOn

on Selasa, 29 Desember 2009

MALANG - Pemkab Malang tak mau membuang uang untuk membeli sistem operasi Windows resmi untuk 400-an komputer milik 40 SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Dengan alasan itu, pemkab mulai 2010 menginstruksikan SKPD migrasi ke sistem operasi BlankOn. Sistem operasi BlankOn adalah sistem operasi berbasis Linux. Berbeda dengan Windows, sistem operasi BlankOn merupakan sistem operasi opensource (gratis).

"Kalau ada yang gratis, mengapa harus bayar. Kami akan migrasi besar-besaran ke BlankOn. Kami gunakan versi sembilan," tegas Henry Tanjung, kasubag Pengolahan Data Elektronik (PDE) Pemkab Malang, kemarin.

Selama bertahun-tahun, pemkab menggunakan sistem operasi Windows ilegal untuk semua komputernya. Meski sebenarnya sistem operasi keluaran Microsoft itu tidak gratis dan harus berlisensi. Hambatan utama menggunakan Windows ilegal adalah mahalnya harga sistem operasi Windows berlisensi.

Henry menerangkan, Men-PAN RI juga sudah mengeluarkan surat edaran agar semua pemda menghindari penggunaan software ilegal. Bisa membeli Windows berlisensi atau migrasi ke Linux. Men-PAN juga memberi batas waktu maksimal hingga 2011. Sehingga mau tidak mau harus ada perubahan sistem operasi semua komputer.

Penggunaan sistem operasi BlankOn, kata Henry, akan dibarengi dengan perangkat lunak aplikasi yang juga berjenis opensource dan tidak berbayar. Misalnya untuk aplikasi perkantoran menggunakan Open Office.9. Perangkat lunak aplikasi lainnya akan diunduh secara gratis.

"Komputer pemerintah daerah itu yang paling sering dipakai adalah office. Perangkat lunak lainnya hanya pendukung. Makanya yang kami dulukan OpenOffice-nya," kata Henry.

Bukankah belum semua perangkat lunak aplikasi cocok dengan BlankOn? Henry menegaskan untuk beberapa SKPD memang ada pengecualian. Misalnya, SKPD yang sering menggunakan aplikasi grafis. Nantinya, agar tidak mengganggu proses pekerjaan, akan ada perlakuan tersendiri. Bisa membeli Windows berlisensi untuk satu atau dua komputer, plus perangkat lunak aplikasi berlisensi.

Ke depan, lanjut pejabat berpenampilan kalem ini, pemkab akan mengembangkan distro sendiri dengan bantuan KPLI (Komunitas Pengguna Linux Indonesia). Distro Linux khusus untuk pemkab itu dinamai Kanjuruhan. Lalu di dalamnya diisi berbagai macam perangkat lumnak aplikasi yang kebutuhannya disesuaikan. "Itu salah satu keunggulan menggunakan Linux. Bisa membuat distro sendiri yang sesuai identitas penggunanya," pungkas Henry. (yos/war)

sebagai orang yang berdomisili di malang lumayan bangga saya
tapi kotaku tercinta ponorogo kapan ya :((

sumber : http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=134351


Ranking: 5
Comments
0 Comments
 
© Geazzy Corner All Rights Reserved